DPRD KUTAI TIMUR, SENIN, 7 JULI 2025 – – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama yang digelar Senin (7/7/2025). Pengesahan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat…

“Jelas kami Pansus sangat kecewa. Padahal, niat kami adalah membuka ruang dialog dan diskusi demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,” Ketua Pansus H. Shabaruddin, S.Ag, DPRD KUTIM – SANGATTA, 7 Juli 2025 – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menyampaikan keprihatinan mendalam atas ketidakhadiran unsur…

“Ini bukan pekerjaan ringan, tapi kami siap. Kita harus bergerak cepat, karena setiap catatan dari BPK harus ditindaklanjuti secara serius,” Shabaruddin. S.Ag Ketua Pansus DPRD KUTIM, SANGATTA, 4 Juli 2025 — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur yang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 langsung bergerak cepat. Hanya beberapa jam setelah ditetapkan…

““Dalam menjalankan tugasnya, Pansus memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah maupun pihak lain yang relevan guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan,” Jimmi, ST., MT Ketua DPRD DPRD KUTIM 40, SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)…

DPRD KUTIM SANGATTA, 2/7/2025  — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur kembali melanjutkan pembahasan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rapat yang digelar Rabu (2/7/2025) di Ruang Hearing DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Kutim David Rante yang juga mewakili Fraksi Perjuangan Indonesia Perjuangan (PIR). Hadir dalam…

DPRD KUTIM, Rabu, 2 Juli 2025 — DPRD Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-43 dengan agenda mendengarkan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jimi, didampingi…

SANGATTA, 1 Juli 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan apresiasi atas Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. F-PKS memandang laporan ini sebagai bagian penting dari akuntabilitas publik dan tata kelola keuangan daerah. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif,…

DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 – Fraksi Persatuan Indonesia Raya (F-PIR) DPRD Kutai Timur menilai realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 perlu dikaji secara serius agar penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna, F-PIR menyatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban ini adalah bentuk akuntabilitas pemerintah daerah yang wajib diikuti dengan pembahasan…

DPRD KUTIM, SANGATTA, 1 Juli 2025 – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur melalui juru bicaranya, Kari Palimbong, ST, menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran berjalan. Golkar menyoroti realisasi pendapatan sebesar Rp10,44 triliun atau…